Pemerintah Di Desak Segera Bentuk KKR

BANDA ACEH - www.theglobejournal.com. Pemerintah kembali didesak untuk segera mendirikan dan melaksanakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh karena kebutuhannya sangat mendesak. "kita juga meminta pemerintah untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai lembaga independen dan dapat dipercaya oleh semua pihak," demikian dikatakan Manager program LSM Meumada Tgk. Al Furqan M.Basyah Haspy kepada wartawan Selasa (20/5).

Menurut Furqan, pernyataan tersebut merupakan salah satu dari sembilan hasil rekomendasi dalam Workshop Sosialisasi KKR dan Perumusan Model Rekonsiliasi Berbasis Syariat dan Adat di Aceh Tamiang, Minggu (18/5). Meumada juga meminta pemerintah untuk mensosialisasikan KKR keseluruh lapisan dan komponen masyarakat, selanjutnya KKR harus bekerjasama dengan ulama, pemangku adat serta unsur-unsur lainnya, serta melibatkan mereka secara langsung dengan mengisi posisi di tubuh KKR. "Kita mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan mengedepakan semangat keikhlasan, transparan, kejujuran, keadilan dan perdamaian," kata Furqan.

Dengan KKR ini, kata Furqan, diharapkan dapat menjadikan sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan KKR diharapkan benar-benar menjadi mekanisme yang akan memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat korban. "Kita mendesak pemerintah dan dunia internasional untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada kkr dalam mengungkapkan fakta yang sebernarnya." Jelasnya.

Pada bagian lain dikatakan Furqan, Meumada sebagai salah satu LSM peduli tentang masalah Aceh bekerjasama dengan Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) telah melakukan workshop dibebagai daerah dalam rangka sosialisasi KKR serta mencari berbagai input terkait dengan KKR. (002)