Jumat, 11 September 2009

Juara Karya Tulis Kunjungi KPK

Kamis, 10 September 2009 | 11:46
Juara Karya Tulis Kunjungi KPK
BANDA ACEH - Tujuh juara lomba karya tulis “Korupsi Dalam Perspektif Islam” dari Provinsi Aceh, berkesempatan diberangkan ke Jakarta guna melakukan kunjungan ke Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mereka yang diberangkat ke Jakarta adalah pemenang pertama lomba karya tulis untuk katagori umum, Dayah dan siswa di tingkat kabupaten yakni Aceh Utara, Bireun dan Aceh Jaya” kata Koordinator Program Pencegahan Korupsi dengan Pendekatan Keagaman (PKMPK) Perkumpulan Meumada, Tgk Furqan, kemarin.

Tgk Furqan menjelaskan, pada awalnya ada sembilan pemenang yang mereka berangkatkan ke Jakarta via Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), namun sayangnya tidak ada juara pertama untuk katagori Dayah Dan Siswa di Kabupaten Aceh Jaya.

Lomba sebelumnya diikuti 61 orang peserta. Aceh Utara 38 orang, Bireuen 26 orang, 5 orang dari Aceh Jaya, dan para pemenang selain mengunjungi kantor KPK, mereka juga diajak mengunjungi kantor ICW dan TII.

Banyak tulisan yang masuk namun karena berbagai hal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan panitia. Seperti ada yang mengirimkan tulisan di luar konteks korupsi, tidak menyertakan surat pernyataan dan sebagainya.

“Ini merupakan upaya kita bersama untuk melawan korupsi, jangan pernah berhenti,”kata Tgk Furqan.
Adapun pemenangnya untuk Bireuen pemenang pertama untuk kategori Dayah adalah Tgk. Januddin, yang berasal dari Dayah Ummul Ayman Samalanga. Sedangkan untuk katagori umum adalah Drs. Zainuddin, M.Pd dan kategori siswa jatuh pada Farid Arma.

Untuk wilayah Aceh Utara, pemenang kategori Dayah diberikan kepada Tgk. Ismail lahir, yang merupakan seorang guru di Dayah Nurussa’adah Aceh Utara. Untuk katagori umum diraih oleh T.Mukhlis lahir, kemudian dari katagori siswa Aceh Utara jatuh kepada Devata Yuni. Sedangkan Aceh Jaya untuk juara pertama katagori umum diraih oleh Fitri Yusnidar. (slm)
Sumber : http://rakyataceh.com/view-13285

Selasa, 08 September 2009

Puluhan Da’i Aceh Dakwah Anti Korupsi

Banda Aceh, (Analisa)
Sedikitnya 30 da’i dayah di Aceh melakukan dakwah anti korupsi di masjid dan meunasah dalam rangka kampanye anti korupsi di provinsi itu, yang direncanakan berlangsung 23 Agustus-12 September 2009.

Asisten koordinator pencegahan korupsi melalui keagaamaan Meumada, Tgk Baihaqi menyebutkan para da’i tersebut akan berdakwah di tiga kabupaten masing-masing Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Jaya, terdiri 10 orang da’i.

"Kita harapkan adanya informasi tambahan tentang korupsi dalam perspekstif Islam, dan meningkatnya kesadaran publik terhadap bahaya korupsi," ujar Baihaqi kepada wartawan, Rabu (19/8).

Kesadaran masyarakat itu akan menjadi modal untuk peningkatan kontrol roda pemerintahan di Aceh minimal pemerintahan gampong (desa) dan kecamatan. Selama ini pengetahuan korupsi dalam masyararakat sangat minim terutama ditinjau dari sudut agama.

Para da’i pada 16-18 Agustus 20009 sudah dibekali berbagai materi tentang anti korupsi yang diberikan pegiat anti korupsi Aceh dan strategi penyampaian dakwah tersebut.

Tujuan lain dakwah tersebut, kata Abu Boy panggilan akrab Baihaqi, meningkatkan kampanye anti korusi di Aceh. Mendorong tumbuhnya kesadaran pentingnya dakwah pemberantasan korupsi di semua aspek kehidupan masyarakat, dan menguatkan keterampilan dalam mensyiarkan anti korupsi lewat media dakwah.

Selama ini masyarakat baru memahami korupsi dalam perspektif hukum positif. Pendekatan kampanye hukum positif selama ini, dalam konteks keacehan, masih dirasa kurang. Sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan alternatif. Pendekatan mentalitas dianggap menjadi salah satu aspek yang tidak bisa ditinggalkan dalam pecegahan korupsi.

Menurutnya, bulan suci Ramadhan dipandang sebagai momentum yang sangat relevan untuk pendekatan mentalitas. Sakralitas Ramadhan bagi orang Aceh menjadi salah satu suasana yang bisa mendukung munculnya kesadaran spiritualitas.

Kesadaran yang akan bermuara pada kemampuan menahan diri dari hal-hal yang dianggap dosa. Integritas pendakwah dengan para audien juga merupakan nilai plus tersendiri. Sehingga peluang peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya yang ditimbulkan praktek korupsi semakin lengkap.

"Kesadaran ini akan menjadi modal kontrol civil sociaty terhadap pemerintahan Aceh. Kepada semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan sambutan positif terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh perkumpulan Meumada ini. Kita harapkan Aceh ke depan menjadi daerah yang pertama terbebas dari praktek korupsi, setelah menjadi daerah terkorup di Indonesia," harap Baihaki. (mhd)

Foto dengan Penasehat KPK

Foto dengan Penasehat KPK