Puluhan Da’i Aceh Dakwah Anti Korupsi

Banda Aceh, (Analisa)
Sedikitnya 30 da’i dayah di Aceh melakukan dakwah anti korupsi di masjid dan meunasah dalam rangka kampanye anti korupsi di provinsi itu, yang direncanakan berlangsung 23 Agustus-12 September 2009.

Asisten koordinator pencegahan korupsi melalui keagaamaan Meumada, Tgk Baihaqi menyebutkan para da’i tersebut akan berdakwah di tiga kabupaten masing-masing Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Jaya, terdiri 10 orang da’i.

"Kita harapkan adanya informasi tambahan tentang korupsi dalam perspekstif Islam, dan meningkatnya kesadaran publik terhadap bahaya korupsi," ujar Baihaqi kepada wartawan, Rabu (19/8).

Kesadaran masyarakat itu akan menjadi modal untuk peningkatan kontrol roda pemerintahan di Aceh minimal pemerintahan gampong (desa) dan kecamatan. Selama ini pengetahuan korupsi dalam masyararakat sangat minim terutama ditinjau dari sudut agama.

Para da’i pada 16-18 Agustus 20009 sudah dibekali berbagai materi tentang anti korupsi yang diberikan pegiat anti korupsi Aceh dan strategi penyampaian dakwah tersebut.

Tujuan lain dakwah tersebut, kata Abu Boy panggilan akrab Baihaqi, meningkatkan kampanye anti korusi di Aceh. Mendorong tumbuhnya kesadaran pentingnya dakwah pemberantasan korupsi di semua aspek kehidupan masyarakat, dan menguatkan keterampilan dalam mensyiarkan anti korupsi lewat media dakwah.

Selama ini masyarakat baru memahami korupsi dalam perspektif hukum positif. Pendekatan kampanye hukum positif selama ini, dalam konteks keacehan, masih dirasa kurang. Sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan alternatif. Pendekatan mentalitas dianggap menjadi salah satu aspek yang tidak bisa ditinggalkan dalam pecegahan korupsi.

Menurutnya, bulan suci Ramadhan dipandang sebagai momentum yang sangat relevan untuk pendekatan mentalitas. Sakralitas Ramadhan bagi orang Aceh menjadi salah satu suasana yang bisa mendukung munculnya kesadaran spiritualitas.

Kesadaran yang akan bermuara pada kemampuan menahan diri dari hal-hal yang dianggap dosa. Integritas pendakwah dengan para audien juga merupakan nilai plus tersendiri. Sehingga peluang peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya yang ditimbulkan praktek korupsi semakin lengkap.

"Kesadaran ini akan menjadi modal kontrol civil sociaty terhadap pemerintahan Aceh. Kepada semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan sambutan positif terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh perkumpulan Meumada ini. Kita harapkan Aceh ke depan menjadi daerah yang pertama terbebas dari praktek korupsi, setelah menjadi daerah terkorup di Indonesia," harap Baihaki. (mhd)